Di Balik Kemerdekaan Barbados dari Inggris dalam Sejarah Hari Ini, 30 November 1966

JAKARTA - Pada 30 November 1966, Barbados merdeka dari Inggris. Meski demikian, Barbados menjadi angota negara Commonwealth, yang mana masih terpengaruh oleh monarki Inggris.

Inggris mengontrol penuh Barbados terutama melakukan pengawasan terhadap Gubernur Barbados Lord Francis Willoughby. Saat itu Willoughby sudah mencanangkan akan mengadakan legislatif dan mendeklarasikan kemerdekaan. Namun pada 1651, pemberontakan dan “deklarasi kemerdekaan” itu dihadang oleh Armada Angkatan Laut Inggris dan Barbados dipaksa untuk menyerah.

Inggris memang muncul sebagai pemenang dan menggagalkan upaya kemerdekaan lainnya termasuk pemberontakan budak saat itu. Namun bukan berarti Inggris melakukan penghadangan untuk yang terakhir kalinya. Keinginan masyarakat Barbados justru semakin membara untuk membebaskan diri dari kendali Inggris.

Setelah berhasil merdeka, Errol Barrow dipilih sebagai Perdana Menteri (PM) Barbados. Mengutip Britannica, Barrow membentuk Asosiasi Perdagangan Bebas Karibia, yang menjadi Komunitas Karibia dan Pasar Bersama (Caricom) pada 1973. Barbados juga menjalin hubungan dengan negara-negara berkembang lainnya.

Sepanjang periode pasca-kemerdekaan, Barbados memiliki sistem politik paling stabil di antara negara-negara di Karibia. Partai Buruh Demokratik (DLP) memimpin Barbados menuju kemerdekaan dan terus memimpin hingga 1976. Setelah itu, dalam pemilihan umum yang diadakan secara berkala, DLP dan Partai Buruh Barbados (BLP) bergantian memimpin pemerintahan.

Meski Barbados telah mendeklarasikan kemerdekaan, Inggris tetap mempertahankan kendali atas politik dan perdagangan Barbados. Bahkan setelah mendeklarasikan kemerdekaan dari Inggris dan menjadi demokrasi parlementer, Barbados masih mengakui raja Inggris sebagai kepala negara sehingga menjadikannya monarki konstitusional.

Mengutip French24, Barbados juga terus-terusan menjadi negara budak bagi Inggris. Barbados menerima 600.000 orang Afrika yang diperbudak antara 1627 dan 1833. Para budak tersebut dipekerjakan di perkebunan gula, menghasilkan kekayaan bagi Inggris. Lebih dari 10 juta orang Afrika dibelenggu ke dalam perdagangan budak oleh negara-negara Eropa antara abad ke-15 dan ke-19. Mereka yang selamat dari perjalanan yang tidak manusiawi akhirnya bekerja keras di perkebunan.

Melepaskan diri

Sebuah komisi pemerintah pada 1970-an membahas pernyataan terkait Barbados untuk menjadi republik. Namun mereka menyarankan untuk tidak melakukannya. Mereka merasa bahwa eksperimen serupa di negara-negara Karibia seperti Suriname dan Guyana telah menyebabkan otoritarianisme dan ketidakstabilan.

Bahkan para pemimpin Barbados yang ingin melepaskan diri dari monarki mengakui bahwa mereka masih hidup di dunia yang dibuat oleh kolonialisme. Mereka memiliki ekonomi yang sangat bergantung dengan menarik wisatawan Inggris yang kekurangan sinar matahari.

Di sisi lain, pembangunan masyarakat Barbados terbilang memiliki kesuksesan luar biasa. Dengan beberapa indikator pembangunan manusia terbaik di dunia sebagai negara yang dijajah dan memiliki lompatan besar dari kondisi keputusasaan pemerintahan Inggris.

“Barbados memiliki sistem pelayanan publik yang sangat kuat, pendidikan yang luar biasa, perawatan kesehatan yang baik,” kata profesor sejarah Universitas Toronto Melanie Newton, mengutip The Guardian. “Dan banyak dari itu dibayar oleh pariwisata dan bisnis internasional dan investasi perbankan,” tambahnya.

Hari ini, tepatnya 30 November 2021, Barbados mencopot Ratu Elizabeth II sebagai kepala negaranya. Barbados menjadi negara republik baru dan memutuskan ikatan kolonial yang terjalin hampir 400 tahun dengan Inggris.

Pangeran Charles hadir dalam acara transisi Barbados menjadi negara republik. Berdirinya Republik Barbados juga bisa menjadi diskusi bagi bekas koloni lain untuk memutuskan hubungan dengan monarki Inggris.

Gubernur Jenderal Barbados sejak 2018, Dame Sandra Mason, diangkat sebagai presiden. Ia terpilih melalui pemungutan suara di parlemen bulan lalu. Mason menggantikan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara.

"Kapal Republik Barbados telah berlayar dalam pelayaran perdananya. Semoga dia mengatasi semua badai dan mendaratkan negara dan warga kita dengan selamat di cakrawala dan pantai yang ada di depan kita," katanya setelah dilantik.

Sementara Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley yang juga pemimpin gerakan republik Barbados, membantu memimpin upacara tersebut. Mottley memenangkan perhatian global dengan mencela dampak perubahan iklim di negara-negara kecil Karibia.

*Baca Informasi lain soal SEJARAH HARI INI atau baca tulisan menarik lain dari Putri Ainur Islam.

SEJARAH HARI INI Lainnya