JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa serapatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor kesehatan hingga 13 Agustus 2021 adalah sebesar Rp76,64 triliun. Angka tersebut mencerminkan 34,7 persen dari pagu yang disediakan pada tahun ini sebesar Rp214,96 triliun.
Menurut dia, realisasi yang tergolong rendah itu memungkinkan pemerintah untuk dapat mengambil langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan kasus COVID-19 di bulan-bulan selanjutnya.
“Persentase 34,7 persen menunjukan adanya mix signal, di satu sisi ini adalah bentuk kesiapan APBN untuk melakukan melakukan kerja maksimal agar anggaran tidak pernah menjadi masalah. Sementara di sisi lain hal tersebut merupakan ruang untuk menghadapi ketidakpastian yang bisa terjadi kapan saja,” ujarnya dalam sebuah pertemuan virtual, Rabu, 18 Agustus.
Untuk diketahui, sepanjang 2020 lalu pemerintah menganggarkan besaran PEN sektor kesehatan sebesar Rp66 triliun. Sementara realisasi dana untuk menanggulangi COVID-19 itu hanya mencapai Rp60 triliun. Adapun, sisa pagu anggaran kemudian dialokasikan untuk tahun ini yang berjumlah lebih dari Rp200 triliun.
“Ini menunjukkan APBN kita untuk selalu antisipatif, serta memastikan apapun yang dibutuhkan untuk sektor kesehatan APBN selalu siap,” tegas anak buah Sri Mulyani itu.
BACA JUGA:
Secara umum, anggaran PEN tahun ini yang disebar ke dalam lima sektor strategis telah mencapai Rp320,35 triliun, atau setara dengan 43 persen dari alokasi yang disediakan sebesar Rp744,77 triliun.
Sebagai informasi, anggaran PEN kesehatan di RAPBN 2022 disebutkan ‘hanya’ senilai Rp115,9 triliun. Lalu, untuk anggaran kesehatan reguler sebesar Rp139,4 triliun.
Sehingga total dana kesehatan untuk tahun depan diperkirakan mencapai Rp255,3 triliun, atau lebih rendah dari tahun ini yang sebesar Rp326,4 triliun.