Bagikan:

JAKARTA - Kebijakan PPKM Darurat untuk wilayah Jawa-Bali dan perluasan ke 15 daerah di luar Jawa-Bali dianggap tak efektif. Pasalnya, sudah seminggu PPKM Darurat, angka kasus harian COVID-19 justru semakin meninggi.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah bersikap tegas dengan segera menutup akses masuk bagi TKA maupun WNA selama PPKM Darurat berlaku. Pasalnya, kemunculan virus varian baru maupun lonjakan COVID-19 bermula pada impor kasus dari WNA maupun TKA yang datang dari luar negeri.

“Inilah kenyataan pahit dalam PPKM. Selama kebijakan pembolehan WNA atau TKA tetap masuk ke dalam negara kita, maka kemungkinan penularannya juga akan tetap besar,” ujar Mufida, Jumat, 16 Juli.

 

Mufida mengingatkan Kemenkes dan Kemenaker, bahwa salah satu kekhawatiran saat ini adalah masuknya varian-varian baru yang lebih ganas. Bahkan, setelah varian Delta membuat Indonesia pontang-panting, muncul pula Kappa dan Lambda. 

BACA JUGA:

Di satu sisi, kata dia, Indonesia masih belum dapat menanggulangi varian Delta dari India. Jika tidak dilakukan pembatasan atas WNA dan TKA, Mufida menilai, akan memperbesar kemungkinan penyebaran varian lain yang lebih berbahaya.

Oleh karena itu, politikus PKS itu meminta pemerintah dapat memperhatikan kepentingan yang lebih besar dibandingkan kepentingan mendatangkan TKA dan WNA sekarang ini. 

 

"Saat ini konsentrasi dan perhatian kita adalah pada masalah Kesehatan. Jika banyak negara menutup akses terhadap WNI demi kesehatan, maka kita juga harus melakukan hal yang sama dengan menutup akses WNA dan TKA demi kesehatan masyarakat kita,” tutup Mufida.

Tag: dpr covid 19 ppkm darurat kasus covid 19 di indonesia

Tag Terpopuler

#jokowi #jakarta banjir #harga minyak goreng #ibu kota negara #hakim itong isnaini hidayat

Populer