Tambal APBN, Pemerintah Berencana Tarik Utang Rp973 Triliun Pada 2022
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut bahwa pemerintah akan melakukan pembiayaan utang sebesar Rp973 Triliun pada sepanjang 2022. Nantinya, sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk menambal defisit APBN 2022 yang diproyeksi menyentuh angka Rp868 triliun.
“Pembiayaan Anggaran dilakukan dengan menggunakan sumber pembiayaan yang efisien, inovatif dan prudent,” katanya dalam konferensi pers Virtual, Senin, 16 Agustus.
Menurut Menkeu, Kebijakan pembiayaan anggaran disusun dalam kerangka konsolidasi fiskal dan refocusing anggaran.
“Kami yakin target pembiayaan utang akan dapat terus terkendali dan menurun,” tuturnya.
Di sisi lain, pembiayaan investasi diberikan secara selektif berdasarkan pertimbangan sektor prioritas, penugasan pemerintah, manfaat ekonomi dan manfaat sosial.
“Pada tahun 2022, pembiayaan investasi yang sebesar Rp182,3 triliun akan difokuskan pada investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, perlindungan masyarakat, dan kerjasama internasional,” tegasnya.
Untuk diketahui, belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun.
Baca juga:
- Jadi Sponsor Liga 1, BRI Selamatkan Nasib 24.000 Orang yang Bergantung Hidup di Industri Sepak Bola
- Terungkap! BRI Hanya Sponsori Liga Indonesia untuk Satu Musim Kompetisi, Nilainya Berapa ya?
- OVO, Dompet Digital Milik Konglomerat Mochtar Riady Ini Diklaim Bantu Pengusaha UMKM Tingkatkan Penjualan di Masa Pandemi
Sementara pendapatan negara pada 2022 menjadi sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.
Itu artinya defisit anggaran akan menyentuh Rp868 triliun atau 4,85 persen terhadap (produk domestik bruto (PDB).
“Untuk mendukung recovery sosial ekonomi menuju kondisi normal, maka diperlukan strategi kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif yang tercermin pada defisit anggaran sebesar 4,85 persen terhadap PDB. Angka defisit ini secara gradual akan kembali ke level normal, yakni 3 persen pada 2023 mendatang,” tutup Menkeu Sri Mulyani.