Jokowi Perpanjang PPKM Darurat Sampai Akhir Juli
YOGYAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli.
"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir di Yogyakarta dikutip Antara, Jumat, 16 Juli.
Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko, termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.
Bantuan sosial, ujar dia, tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Namun gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya juga diperlukan dalam menghadapi pandemik ini.
"Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini," kata Muhadjir.
Baca juga:
- Update COVID-19 per 16 Juli: Kasus Baru 54 Ribu, Akumulasi 2.780.803 Kasus
- Jokowi Perintahkan Pemda Habiskan dan Tak Tahan Stok Vaksin COVID-19
- Blusukan ke Rumah Warga Malam-Malam, Jokowi Dinilai Ingin Tahu Langsung Kenyataan di Lapangan
- Sekjen Gelora: Kalau Vaksin Mau Tuntas Bukan Luhut yang Bicara, Tapi Jokowi-Prabowo Duduk Bareng
Sedekah masker, kata Menko PMK, juga perlu menjadi perhatian mengingat tidak sedikit warga yang menganggap masker sebagai barang yang mahal.
Muhadjir menuturkan apa pun istilah yang digunakan, baik PPKM darurat atau PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes maka penanganan COVID-19 tidak akan berhasil.
"Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan COVID-19 ya tidak berhasil," ujarnya.