Lima Fraksi DPRD Minta Anies Evaluasi Program Sumur Resapan di Tahun 2022
JAKARTA - Lima fraksi di DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengevaluasi program pembangunan sumur resapan di tahun terakhir Anies menjabat.
Hal ini disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah DKI tentang APBD tahun anggaran 2022.
Kelima fraksi tersebut adalah PDIP, PSI, Nasdem, Golkar, dan PKB-PPP. Sementara, empat fraksi lainnya yakni Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat tak menyinggung program sumur resapan.
Pertama, Fraksi PDIP. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Agustina Hermanto atau Tina Toon menyebut partainya meminta Anies menghapus anggaran sumur resapan di tahun 2022 karena dianggap tidak terlalu berpengaruh dalam mengendalikan banjir Jakarta.
Sehingga, kata Tina, alokasi anggaran sumur resapan bisa dialihkan dalam penambahan anggaran normalisasi sungai.
"Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai. Walaupun terlambat karena selama 4 tahun terakhir, Pemerintah Provinsi tidak melakukan sedikit pun normalisasi. Kami mendorong agar anggaran ini bisa ditingkatkan pada tahun 2022 ini," ucap Tina di Gedung DPRD DKI, Selasa, 16 November.
Baca juga:
- Pemprov DKI Evaluasi Program Sumur Resapan Respons Wacana Coret Anggaran
- Tina Toon PDIP Minta Anies Tingkatkan Anggaran Normalisasi Sungai: Selama 4 Tahun Tidak Sedikitpun Dilakukan
- Antisipasi Mobilitas Libur Natal dan Tahun Baru, Wagub DKI: Tahan Diri, Tetap Berada di Rumah
- DPRD Sebut DKI Mustahil Bisa Punya RTH 30 Persen
Kedua, Fraksi PSI. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Justin Adrian menyebut pengajuan anggaran pengadaan sumur resapan oleh Dinas Sumber Daya Air di KUA-PPAS APBD 2022 senilai Rp361 miliar terlalu besar.
Justin menganggap anggaran ratusan miliar untuk sumur resapan ini kurang efektif dalam mengatasi banjir dibanding normalisasi sungai. Kata dia, sumur resapan hanya efektif mengatasi genangan, bukan banjir.
"Kami minta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi pelaksanaan sumur resapan untuk mengetahui seberapa efektifkah program ini dalam mengatasi banjir di Jakarta," ungkap Justin.
Ketiga, Fraksi Nasdem. Anggota Fraksi Nasdem Abdul Aziz Muslim menyebut Pemprov DKI perlu menijau ulang pembangunan sumur resapan dan lokasi yang ditetapkan.
"Sehingga, sumur resapan dapat memiliki fungsi yang tepat guna dan dibangun pada lahan yang sesuai dengan peruntukannya," ungkap Abdul Aziz.
Keempat, Fraksi Golkar. Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Taufik Azhar meminta penjelasan Dinas Sumber Daya Air mengenai mekanisme pengawasan kualitas pengerjaan sumur resapan hingga penentuan lokasi pembuatannya.
"Berapa besaran daya tampung setiap sumur resapan? berapa banyak titik sumur resapan yang sudah dibangun? Sejauh mana tingkat efektivitas sumur resapan yang sudah dibangun mampu mengurangi genangan air yang ada? Jangan sampai hanya mengejar target yang ingin dicapai tetapi kualitas dan sasarannya tidak tepat," cecar Taufik.
Kelima, Fraksi PKB-PPP. Wakil Ketua Fraksi PKB-PPP Jamaludin Lamanda pun meminta Anies menghentikan pembangunan sumur resapan sementara waktu dan mengevaluasinya.
"Dilakukan evaluasi, apakah tidak terjadi pemborosan anggaran, manfaatnya apakah epadan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan, apakah pelaksanaannya tepat sasaran, akuntabel, tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan, dan aspek-aspek lain yang perlu dievaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif," jelas Jalamudin.